Berita

Wali Kota Santoso Beber Empat Kunci Pertahankan Pengelolaan Keuangan Akuntabel

Blitar Kota - Wali Kota Blitar Santoso membuktikan sebagai kepala daerah yang berkomitmen dalam mengukir prestasi. Setahun lebih tanpa didampingi wakil tetap bisa menciptakan pemerintahan yang bersih dan bisa dipertanggungjawabkan.

Buktinya, kembali Pemerintah Kota Blitar menorehkan prestasi dengan mempertahankan predikat  opini  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.  Saking seringnya menyabet WTP dari BPK, suami dari Fetty Wulandari Santoso didapuk memberikan sambutan oleh BPK. Setidaknya menjadi bukti bahwa Kota Blitar di bawah kendali Wali Kota Santoso bertaji di tingkat  Provinsi di Jawa Timur.

"Ini menjadi kebanggaan sendiri bagi saya pribadi khususnya dan Kota Blitar pada umumnya. Kota Blitar diberi kesempatan berharga tampil di podium di forum resmi BPK," kata Santoso.

Selasa (30/6) Wali Kota  Blitar Santoso menerima penghargaan  raihan opini WTP  di kantor  BPK Perwakilan Jawa Tmur di Surabaya. ”Raihan opini WTP   ini menjadi pelecut bagi kami untuk terus menciptakan laporan keuangan yang akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan.  Ini sudah  ke sepuluh,” kata Wali Kota Santoso.

Penyerahan digelar di  Surabaya pukul 13.00 WIB.  Kota Blitar merupakan 11 daerah yang menerima opini WTP dari BPK. Penyerahan ada dua  cara, melalui tatap muka ada pula yang melalui video conference.  Kota Blitar merupakan daerah yang  menerima penghargaan melalui tatap muka.  Opini WTP diserahkan Kepala  BPK Perwakilan Jawa Timur Joko Agus Setyono, SE, Ak, CSFA, CPA, ACPA, CA.

”Raihan prestasi 10 kali  opini WTP ini  melalui proses yang panjang.  Terima kasih kepada BPK karena dengan raihan ini  pemkot Blitar mampu mengelola dana dari rakyat secara transparan dan akuntabel,” kata  Santoso. 

Diakuinya  meraih prestasi sulit, tetapi mempertahankan lebih sulit lagi. Pemkot Blitar pun berjanji akan  mempertahankan dan memperhatikan saran dan masukan BPK agar pengelolaan  semakin baik. Santoso pun memberikan kunci mencapai tata kelola keuangan yang baik. Di  antaranya komitmen antara pemkot dengan DPRD mengelola keuangan sesuai aturan. Seluruh organisasi perangkat daerah bisa menjaga hubungan baik dengan DPRD. 

”Kunci kedua pembinaan dan tindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Kami selalu optimalkan  agar tidak terjadi kesalahan  berulangkali. Laporan  hasil pemeriksaan jadi bahan pembelajaran,” aktanya. 

Sementara kunci ketiga lanjut Santoso, optimalisasi peran aparat  pengawasan internal (APIP) sebagai pemberi peringatan dini. APIP sebagai early warning atau pemberi peringatan dini agar tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan keuangan.  Ada pula monitoring dan evaluasi ataupun review.  Kunci ke empat  meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur birokrasi secara kontinyu dari kompetensi maupun profesionalitasnya. Seperti melalui bimbingan teknis, workshop dan lain sebagainya.

”Setiap aparatur harus mau belajar dan forum-forum pembelajaran rutin kami selenggarakan. Kota Blitar bisa,”pungkasnya.